JAKARTA - Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Maluku Utara, Sutaji bersama dengan Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Fatima Albaar dan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Budy Setyawan menghadiri Penyerahan Penghargaan Abhinaya Upangga Wisesa tahun 2025 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung pada Rabu (17/12/2025). Acara ini dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri, hakim dan aparatur peradilan umum se-Indonesia baik secara daring maupun luring.

Abhinaya Upangga Wisesa merupakan penghargaan tertinggi yang digagas Diretrotat Jenderal Badan Peradilan Umum, yang secara filosofis memiliki makna gagasan cemerlang dalam tindakan nyata yang berlandaskan nilai keadilan. Penghargaan diberikan kepada satuan kerja tingkat banding dan tingkat pertama beserta aparaturnya yang memiliki predikat Unggul dan penilaian yang terbaik. 

Dalam gelaran ini, satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara menerima 3 piagam penghargaan, antara lain: Penghargaan dengan predikat Unggul pada program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) diberikan kepada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Penghargaan ⁠Role Model Sekretaris Tingkat Banding Terbaik diterima oleh Fatima Albaar, dan ⁠Penghargaan Role Model Pimpinan Kelas 1A Terbaik diterima oleh Budi Setyawan;

Piagam penghargaan AMPUH Pengadilan Tinggi Maluku Utara diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Sunarto kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Sutaji.

Usai acara penyerahan penghargaan, Sutaji mengaku sangat bangga atas capaian lembaga yang ia pimpin. Apalagi Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai satuan kerja dikategori sebagai satuan kerja di daerah terpencil di Timur Indonesia ini menduduki posisi 5 dari 34 Pengadilan Tinggi se-Indonesia. Mengingat saat ini adalah akhir masa baktinya di Maluku Utara sebelum nantinya akan pindah ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada awal Januari 2026 mendatang, ia berpesan agar jajaranya terus bekerja maksimal dan berprestasi dengan Ketua yang baru. Ia juga turut senang atas prestasi Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluk Utara dan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Ternate di tahun ini.

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara menyatakan predikat Unggul diraih lembaganya merupakan hasil kerja kolektif dari semua bidang, sehingga ia berpesan kepada Sekretaris dan seluruh jajarannya agar terus menjaga kekompakan dan etos kerja yang tinggi, serta selalu berkoodinasi satu sama lain. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh anak buahnya atas kerja kerasnya selama 1 tahun terakhir. Ia juga berterima kasih kepada Tim Asesor AMPUH dan Tim KEKA Ditjen Badilum atas penilaian positif terhadap Pengadilan Maluku Utara. 

"Meraih penghargaan AMPUH Tahun 2025 hanyalah bonus atas capaian kinerja setahun terakhir, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan. Pelayanan prima adalah prioritas utama dan komitmen Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Terima kasih kepada semua pihak atas capaian ini", Ujar Sutaji.

Untuk informasi, dikutip dari laman ampuh.mahkamahagung.go.i bahwa sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Jika tim penilai memutuskan bahwa nilai akhir satuan kerja sudah memenuhi standar yang telah ditentukan dan tidak ada temuan berupa; berkas hilang, penyalahgunaan keuangan, operasi tangkap tangan dan tindakan pungutan liar (operasi saber pungli), maka terhadap satuan kerja dapat diberikan Sertifikat Mutu Pengadilan dengan predikat Unggul. Peringkat Predikat Paripurna akan diraih setelah satuan kerja yang dinilai meraih predikat Unggul selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 

Sementara Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah berturut-turut meraih 2 kali predikat Unggul. Ditargetkan pada tahun 2026 mendatang, Pengadilan Tinggi Maluku kembali Unggul sehingga dapat mencapai predikat Paripurna.

Labuha — Setelah sebelumnya mengunjungi Pengadilan Negeri Soasio pada akhir November lalu, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara kembali menyambangi di satuan kerja dibawahnya. Kini Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Maluku Utara melaksanakan Pembinaan di Pengadilan Negeri Labuha, pada 8 Desember 2025. 

Kegiatan diawali dengan sambutan pimpinan Pengadilan Negeri Labuha, kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Sutaji, S.H., M.H. Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara menegaskan bahwa seluruh pimpinan, hakim, dan aparatur peradilan wajib memahami serta melaksanakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Peningkatan Integritas bagi Pimpinan, Hakim, dan Aparatur di Lingkungan Peradilan Umum, sebagai pedoman utama dalam menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Lebih lanjut, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara kembali mengingatkan pentingnya mematuhi Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017, yang menekankan komitmen seluruh aparatur peradilan dalam menyelenggarakan peradilan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta memberikan pelayanan peradilan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga menyoroti tiga regulasi penting lainnya, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 mengatur tentang penegakan disiplin kerja hakim dan aparatur peradilan, sebagai upaya membangun budaya kerja yang tertib, profesional, dan bertanggung jawab. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 menekankan pada pengawasan dan pembinaan atasan langsung, guna mencegah terjadinya pelanggaran disiplin dan perilaku menyimpang di lingkungan peradilan. Adapun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 mengatur tentang pedoman penanganan pengaduan masyarakat, sebagai sarana kontrol publik terhadap kinerja aparatur peradilan.

Selain penguatan integritas dan kedisiplinan, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga menegaskan bahwa digitalisasi layanan peradilan merupakan sebuah kewajiban, bukan pilihan. Oleh karena itu, seluruh aparatur Pengadilan Negeri Labuha diwajibkan untuk memahami dan menguasai tata cara administrasi perkara melalui aplikasi e-Court dan e-Litigasi secara komprehensif, guna mewujudkan layanan peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat.

Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Labuha semakin meningkatkan komitmen dalam menjaga integritas, disiplin, serta profesionalisme, sekaligus mampu mengimplementasikan tata kelola peradilan modern yang selaras dengan regulasi dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sofifi – Jum’at (05/12/2025), Pengadilan Tinggi Maluku Utara melaksanakan kegiatan Sosialisasi Aktualisasi Latsar CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2025 yang bertempat di Ruang Sidang Lantai 2 Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Latihan Dasar (Latsar) CPNS yang wajib diikuti oleh para peserta sebagai bentuk implementasi aktualisasi di satuan kerja masing-masing.

Sosialisasi disampaikan oleh empat peserta Latsar CPNS Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025, yaitu:

1. Aldo Julian Hastono, S.T. (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi)

2. Cepi Sugianto, S.I.Kom. (Penata Keprotokolan)

3. Jimmi Gidion Avilla Sinaga, A.Md. (Dokumentalis Hukum)

4. Evan Maryo Sianipar, A.Md. (Dokumentalis Hukum)

Masing-masing peserta memaparkan inovasi aktualisasi yang telah mereka susun. Aldo Julian Hastono dengan inovasi bertema File Sharing untuk mendukung efektivitas pertukaran file digital dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan nternal kantor, Cepi Sugianto dengan judul Penataan Agenda Keprotokolan Pimpinan Pengadilan melalui Aplikasi Google Calendar pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Jimmi Gidion Avilla Sinaga dengan judul Sosialisasi Website Pelayanan E-Difabel di Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dan Evan Maryo Sianipar dengan judul Optimalisasi Penyimpanan Dokumen Kepaniteraan Perdata Berbasis Digital pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, para Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc, para Pejabat Struktural dan Fungsional, staf pelaksana Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Kehadiran pimpinan dan aparatur ini menjadi bentuk dukungan terhadap inovasi para peserta Latsar CPNS Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan.

Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Syamsudin La Hasan sangat mendukung rancangan para peserta latsar ini. Ia berharap inovasi yang dibuat para bawahannya dapat bermanfaat secara berkelanjutan bagi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dan masyarakat pencari keadilan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi aktualisasi yang disampaikan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan efisiensi, profesionalitas, dan optimalisasi kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.