Sofifi - Pengadilan Tinggi Maluku Utara menyelenggarakan Rapat Pengucapan dan Penandatanganan Pakta Integritas serta Perjanjian Kinerja Ketua Pengadilan Negeri (KPN) sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Selasa, 6 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Para pimpinan Pengadilan Negeri yang hadir antara lain KPN Ternate, KPN Tobelo, KPN Soasio, KPN Labuha, KPN Sanana dan KPN Bobong. Pengadilan Tinggi Maluku Utara melaksanakan Rapat Pengucapan dan Penandatanganan Pakta Integritas serta Perjanjian Kinerja 2026 secara virtual mengingat wilayah Maluku Utara yang notabenenya dikelilingi laut belakangan ini sedang dilanda cuaca ekstrem. Langkah ini dipandang sangat bijaksana dan aman untuk menghindari potensi yang tidak diinginkan. Dari 6 PN sewilayah, hanya KPN Tobelo yang dapat menjangkau Pengadilan Tinggi melalui jalur darat, sedangkan 5 KPN lainnya membutuhkan transportasi laut.

Usai Kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara kemudian melanjutkan dengan Pembinaan. Dalam arahannya, Ketua menegaskan bahwa seluruh komitmen yang telah diucapkan dan ditandatangani dalam Pakta Integritas harus benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai pelayan keadilan. Melalui penerapan nilai-nilai integritas tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terus meningkat.

Lebih lanjut, Ketua Pengadilan Tinggi menekankan bahwa para Ketua Pengadilan Negeri merupakan role model di satuan kerja masing-masing, sehingga setiap perilaku, tindakan, dan ucapan harus menjadi teladan. Para pimpinan juga diminta untuk senantiasa mematuhi aturan, menjaga etika pelayanan, serta melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja aparatur, khususnya para hakim yang baru bertugas.

Menghadapi berbagai dinamika ke depan, pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, Ketua Pengadilan Tinggi berharap seluruh pimpinan satuan kerja terus meningkatkan fungsi pengawasan dan mempelajari setiap perubahan regulasi.

Di akhir pembinaan, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengajak seluruh Ketua Pengadilan Negeri untuk mengimplementasikan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani serta menjaga nama baik Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara kembali meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas melalui kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Hakim serta Pegawai yang digelar pada Senin, 5 Januari 2026, pukul 14.00 WIT.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Sutaji, diikuti oleh para Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc , pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh pelaksana Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara menekankan bahwa penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan merupakan pernyataan sikap dan komitmen moral seluruh aparatur peradilan untuk menjaga kehormatan lembaga peradilan.

Ia menegaskan bahwa setiap hakim dan pegawai wajib menjunjung tinggi nilai integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, baik di bidang yudisial maupun administrasi peradilan. Selain itu, ditegaskan pula sikap tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran, penyimpangan wewenang, maupun perilaku yang mencederai kepercayaan publik.

“Seluruh aparatur harus konsisten melaksanakan isi Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja. Tidak ada ruang bagi praktik yang bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta akuntabilitas,” ujarnya 

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun keselarasan langkah dan kesatuan tekad seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ternate - (Selasa, 30/12) Pengadilan Tinggi Maluku Utara kembali menorehkan prestasi 3 kali berturut turut dengan meraih Peringkat Pertama Laporan Keuangan UAPPA-W Terbaik Provinsi Maluku Utara Tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara sebagai bentuk apresiasi atas kinerja unggul dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas. 

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan mempertahankan peringkat terbaik tersebut tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi seluruh jajaran, khususnya pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan. 

Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Fatima Albaar yang hadir menerima penghargaan menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari konsistensi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, ketepatan waktu, dan ketelitian dalam setiap proses pengelolaan anggaran maupun penyusunan laporan keuangan. Seluruh unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara terus didorong untuk meningkatkan kompetensi serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara. 

Penghargaan Peringkat Pertama Laporan Keuangan UAPPA-W Terbaik ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk terus mempertahankan kinerja terbaiknya, sekaligus memperkuat peran lembaga peradilan dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang profesional, akuntabel, dan berintegritas demi terwujudnya pelayanan publik yang prima.