Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan( Whistleblowing System )

Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan( Whistleblowing System ) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya

Oleh : Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum.

1. Pengaduan disampaikan melalui : aplikasi SIWAS MA-RI pada situs MARI, layanan SMS, surat elektronik, faksimile, telepon, meja pengaduan, surat dan atau kotak pengaduan.
2. Prinsip-prinsip penanganan pengaduan: terintegrasi, obyektif, efektif, efisien, ekonomis, transparansi, akuntabilitas, kerahasiaan, adil, non diskriminatif, indenpendensi, netralitas, kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas dan menjunjung tinggi indenpendensi.
3. Prinsip, s... Selengkapnya

Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan P

Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Oleh : Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum.

1. Pertimbangan, diperlukan mekanisme pencegahan atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan perilaku aparat.
2. Untuk efektivitas pencegahan penyimpangan pelaksanaan tugas dan perilaku, perlu pembinaan dan pengawasan.
3. Pembinaan dan pengawasan atasan langsung, adalah pembinaan dan pengawasan pejabat struktural, terhadap pelaksanan tugas dan perilaku.
4. Selain itu juga terdapat pengawasan melekat, pengawasan fungsional.
5. Kewajiban pembinaan dan pengawasan, yakni melakukan peng... Selengkapnya

Sosialisasi Peraturan Mahkah Agung RI No. 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah dan Badan Pe

Sosialisasi Peraturan Mahkah Agung RI No. 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah dan Badan Peradilan Dibawahnya

Oleh : Dr. H. Suharjono, S.H, M.Hum.

1. Pengertian disiplin kerja hakim adalah kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan.
2. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan karena melanggar disiplin kerja.
3. Hakim wajib mematuhi ketentuan mengenai disiplin kerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Pimpinan wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab terhadap dipatuhi dan dilaksanakannya ketentuan.
5. Ketentuan hari kerja dari Senin sd Jumat, dan jam kerja, jumlah kumulatif 37,5 jam dalam satu minggu... Selengkapnya

Urgensi Manajemen Risiko dalamTata Kelola Manajemen Organisasi

Urgensi Manajemen Risiko dalamTata Kelola Manajemen Organisasi

Oleh : Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum.

Terdapat perkembangan yang cukup menggembirakan karena banyak organisasi baik lembaga2 pemerintah maupun lembaga swasta, semakin berkembang dalam mutu atau kualitas kearah perbaikan2 dan penyempurnaan, dari yang kurang menjadi lebih bermutu, bahkan menjadi titik ukur dalam menentukan mutu organisasi yakni manajemen risiko. Meskipun demikian sampai saat ini secara relatif belum begitu dipahami oleh sebagian organisasi mulai dari pengertian, fungsi, tujuan , nilai, sampai pada bagaimana terapan dari manajemen risiko. Hal ini dapat dimaklumi mengingat masih kurangn... Selengkapnya

Perubahan Pola Pikir Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Berkualitas dalam Manajemen Organisasi

Perubahan Pola Pikir Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Berkualitas dalam Manajemen Organisasi

Oleh : Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum.

Perubahan bisa bermaknakan suatu proses terjadinya peralihan, pergerakan, pergeseran, perpindahan dari suatu situasi,kondisi, keadaan pada suatu waktu,tempat dan situasi tertentu ke sesuatu yang yang lain, yang bersifat berbeda antara satu dengan yang lain dalam sifat, keadaan dan waktu. Perubahan bisa bersifat phisik dan non phisik atau wujudnya dengan substansinya. Tiada sesuatu dalam alam ini yang bersifat abadi atau kekal, kecuali yang abadi atau kekal, yang lain mengalami suatu perubahan,peralihan, pergeseran, pergerakan ata... Selengkapnya