KUHP Baru Pidana Adat Baru di Maluku Utara

Banyaknya bergulir konstelasi Politik Calon Gubernur Maluku Utara, tidak ada satu kontestan pun yang bisa berpikir bagaimana melahirkan suatu gagasan  menghidupkan pidana adat di Bumi Maluku Utara, padahal ini sangat penting guna meningkatkan kehidupan pidana adat yang dijunjung dalam kearifan lokal Bumi Maluku Utara.

Jika kita mempelajari dan memperhatikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dimana berlakunya direncanakan pada tahun 2026 telah mengatur tentang suatu sifat Pemberlakuaan Hukum yang hidup dalam masyarakat berupa hukum adat, yang dapat mengecualikan ketentuan-ketentuan Pidana dala... Selengkapnya

Nilai Mimpi Gubernur Maluku Utara Pada Jembatan “TEMADORES”

Jika orang Amerika serikat salah satu mencapai keberhasilnya dengan jalan mengaplikasi cerita cerita khayalan dalam sebuah film guna mengaktualisasinya menjadi kenyataan, mungkin tidak ada salahnya jika Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba  (AGK) mempunyai mimpi membangun Bandara Loleo dan Jembatan TEMADORE (Ternate Maitara –Tidore ).

          Dari dua gagasan Gubernur tesebut bila  kita melihat dari dua rencana yang diambil skala periotasnya, alangkah lebih baiknya dalam pembangunan Jembatan Temadore yang lebih menyentuh dalam nilai manfaat secara langsung  bagi masyarkat Maluku Utara, apalagi dalam pembangunan... Selengkapnya

Putusan Hakim Sebagai Pengawal Kedamaian

         Ketika penulis 6 (enam) bulan yang lalu memasuki ibu kota Provinsi Maluku Utara, alangkah terkejutnya melihat keamanan dan keramah tamahan masyarakat setempat, hal ini terlihat jika di kota besar lainnya kendaraan roda dua adalah sasaran yang paling dominan dalam tingkat kejahatan pencurian, lain halnya yang namanya daerah seputaran daerah provinsi Maluku Utara masyarakat kala malam hari memarkirkan kendaraan roda 2 (dua) tanpa ada takut yang namanya pencurian.

            Dalam waktu berjalan setelah diketahui Badan Pusat stastistik&nb... Selengkapnya

Mencari Akar Masalah Penyebab Tiadanya Perkara Waris Adat dalam Proses Sengketa pada Peradilan Umum Suatu Paradoksal dal

Mencari Akar Masalah Penyebab Tiadanya Perkara Waris Adat dalam Proses Sengketa pada Peradilan Umum Suatu Paradoksal dalam Tinjauan Sistem Hukum Nasional

Oleh: Dr. Suharjono

A. Abstrak

Dalam suatu komunitas masyarakat pada suatu negara, akan berlaku suatu sistem hukum. Di Negara Indonesia secara empiris berlaku khususnya mengenai sengketa waris dalam proses peradilan adalah sistem hukum Islam, sistem hukum adat dan sistem hukum barat. Masing-masing sistem hukum tersebut idealitasnya harus tetap eksis, tiada penisbian eksistensinya oleh antar sistem hukum itu sendiri. Tidak boleh terjadi penisbian berlakunya sistem hukum oleh satu sistim hukum terhada... Selengkapnya

Urgensi Peningkatan Pemahaman Tugas dan Kewajiban Hakim Pengawas Bidang Guna Efektivitas Hasil Pengawasan

Urgensi Peningkatan Pemahaman Tugas dan Kewajiban Hakim Pengawas Bidang Guna Efektivitas Hasil Pengawasan

1. Guna peningkatan kualitas hasil pengawasan, perlu dilakukan pemahaman dan penyadaran tentang tugas dan kewajiban hakim pengawas bidang.

2. Hakim pengawas bidang wajib melakukan pengawasan bidang setiap minggu satu kali.

3. Dalam melakulan pengawasan, hakim pengawas bidang menggunakan suatu ukuran tertentu untuk menentukan ada tidaknya temuan hasil pengawasan bidang.

4. Tolok ukur yang digunakan untuk menentukan temuan dapat berupa: peraturan perundang-undangan, surat-surat keputusan, uraian tugas atau job discription, SOP, kode etik atau etika, kebij... Selengkapnya